infobumi.com, Sorong – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengatakan, Kabupaten Sorong memiliki kekayaan alam yang luar biasa indah. Sumber daya alamnya juga bisa dimanfaatkan sebagai penggerak perekonomian rakyat, salah satunya hasil laut berupa kerang.
“Kabupaten Sorong dengan sumber kekayaan hasil lautnya memiliki banyak kulit kerang yang dapat dikreasikan menjadi berbagai aksesoris atau perhiasan. Hanya saja, untuk mengubah kulit kerang menjadi kerajinan yang bernilai seni, dibutuhkan permodalan, dan sumber daya manusia yang mumpuni,” ungkap Tri Tito Karnavian dalam Pembukaan Pelatihan dan Penguatan Kader PKK perihal Desain Kerajinan Kerang Provinsi Papua Barat di Kabupaten Sorong, Jumat (5/11/2021).
Tri menjelaskan, kerajinan kerang yang ada di Kabupaten Sorong bisa menjadi ikon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi, saat ini UMKM memiliki peran strategis dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Karena itu, kader PKK harus mengambil peran memberdayakan warga dengan mendorong skill kerajinan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sesuai kearifan lokal,” ujar Tri mengimbau.
Selain itu, Tri juga berharap kader PKK yang mengikuti pelatihan nantinya bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarganya masing-masing.
“Saya berharap pelatihan ini bisa benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap produk UMKM Papua Barat yang berdaya saing,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum TP PKK juga mendengarkan pemaparan Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat Juliana Mandacan terkait program kerja yang dijalankannya bersama jajaran selama ini. Sejumlah program tersebut di antaranya: refocusing sesuai arahan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Papua Barat, penguatan masyarakat dan penanganan Covid-19 melalui pembagian bahan makanan, pengobatan massal dan penyuluhan sadar Covid-19.
Selain itu, juga telah dilaksanakan Rakerda PKK Papua Barat pada 14-15 September 2021. Forum itu sekaligus sebagai ajang sosialisasi hasil Rakernas TP PKK IX dan sinkronisasi program provinsi dengan 13 kabupaten/kota.
Puspen Kemendagri
(Red)
Komentar