Hadiri Musrenbang RKPD Sumatera Barat, Dirjen Bina Bangda Sampaikan Arahan Strategis Pembangunan Tahun 2023

infobumi.com, Padang – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menyampaikan sejumlah arahan strategis pembangunan tahun 2023. Arahan tersebut dipaparkan Teguh saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat yang mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”, Senin (28/3/2022).

Teguh mengatakan, dalam proses penyusunan RKPD tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat agar memperhatikan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah (pemda) menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 sesuai dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Kedua, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19. Serta yang ketiga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD tahun 2023 agar nantinya penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat tepat waktu.

Teguh menyampaikan, kegiatan Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan perencanaan yang dibina Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda. Agenda tersebut juga merupakan rangkaian forum perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Baca Juga:  Hadiri Musrenbangnas 2022, Sekjen Kemendagri Uraikan Dinamika Kondisi dan Rekomendasi Pembangunan Daerah Tahun 2023

“Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2023 untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Sumatera Barat, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Teguh.

Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan pemerintah daerah (pemda) perlu menyinkronisasi pembangunan dengan pemerintah pusat. Hal ini dimulai dari keselarasan tema antara RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Upaya tersebut, kata Teguh, menjadi hal dasar dalam memacu kesinambungan program prioritas nasional.

“Sinkronisasi tema RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan tema RKP 2023 menjadi hal dasar dalam mendukung prioritas nasional sehingga menciptakan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah,” kata dia.

Teguh menambahkan, guna memacu upaya tersebut, pemda perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Hal ini seperti melakukan percepatan transformasi struktural termasuk akselerasi ekonomi, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) produktif dan berdaya saing, deregulasi dan debirokratisasi, serta menjaga stabilitas harga bahan pokok. Di samping itu, pemda juga harus mendorong kerja sama antardaerah dalam menjaga perekonomian regional, serta mengoptimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dengan penggunaan teknologi yang berkelanjutan.

Baca Juga:  Apresiasi Relawan, Kapolri: Pandemi Covid-19 Bisa Dilalui Kalau Kita Bersatu

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menambahkan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang besar dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat, seperti kemiskinan ekstrem dan permasalahan terkait stunting. Menurut Teguh, dengan berbagai kekayaan alam serta budaya yang dimiliki, Provinsi Sumatera Barat berpeluang besar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Beberapa potensi yang telah mendapatkan penghargaan internasional seperti Pariangan, Ombak Mentawai, Warisan Tambang di Sawahlunto, dan tentunya juga wisata kuliner seperti rendang, perlu kita apresiasi dan kita dukung pemasarannya untuk dioptimalkan dengan harapan mampu mendongkrak kesejahteraan di setiap elemen masyarakat,” ungkap Teguh.

Untuk memacu pembangunan secara komprehensif, kata Teguh, Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan sejumlah isu trategis. Beberapa di antaranya seperti pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengendalian harga pangan dan inflasi, serta isu persampahan di Sumatera Barat.

Baca Juga:  Sekjen Kemendagri Dorong LPTQ Kerja Sama dengan Pemda untuk Realisasikan Program

“Dengan kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini, diharapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir agar dapat memberi saran dan masukan bagi penyempurnaan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023,” tandasnya.

Sebagai informasi, dalam Musrenbang ini Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan 11 arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2023. Agenda ini juga dihadiri sejumlah narasumber lainnya, yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Arifin Rudiyanto.

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat, seperti wakil gubernur, bupati/wali kota bersama wakil bupati/wakil wali kota, sekretaris daerah (sekda), jajaran DPRD, para kepala dinas, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tak hanya itu, agenda tersebut diikuti pula oleh akademisi, para tokoh masyarakat, dan budayawan.

Puspen Kemendagri

(Red)