infobumi.com, Jakarta- Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, arus atau pergerakan keluar masuk orang dan barang di Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) harus termonitor. Kepala BNPP menyampaikan hal tersebut pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BNPP di Kantor Pusat BNPP, Jalan Kebon Sirih No. 31A Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2022).
“Tugas daripada BNPP adalah untuk menjaga arus orang atau barang dapat terkendali atau terkontrol, termonitor, dan itu sekali lagi tidak mudah. Karena kita memiliki darat dan memiliki laut. Bahkan batas udara yang sering kali juga overlapping dengan negara-negara lain dalam pengelolaannya,” katanya.
Kepala BNPP menjelaskan, BNPP bertugas melakukan pengelolaan operasional arus orang dan barang di delapan PLBN yang selesai dibangun pada 2022. Pengelolaan delapan PLBN tersebut memerlukan koordinasi karena melibatkan banyak instansi. Selain itu juga memerlukan pengawasan dan integritas dari para personel BNPP yang mengawasi PLBN.
“Ada 10 lagi pos lintas batas yang dibangun, ini nanti juga perlu koordinasi untuk mempercepat dan kita juga harus sudah menyiapkan. BNPP sudah harus menyiapkan planning sistem manajemen untuk mengelola 10 yang berikutnya ini dari sekarang. Dipersiapkan anggarannya, dipersiapkan orangnya, disiapkan sistem, sarana dan prasarana, dan lain-lain,” terangnya.
Sebagaimana amanat Presiden, Kepala BNPP menekankan agar PLBN tidak hanya mengembangkan dan mengelola kawasan intinya saja, melainkan juga kawasan zona pendukung. Harapannya, zona pendukung tersebut menjadi sentra industri sehingga mengurangi ketergantungan impor dari negara tetangga.
Kemudian, Kepala BNPP meminta jajarannya untuk mengawasi dan mencari solusi adanya perlintasan-perlintasan tradisional yang tidak resmi. Fakta di lapangan, masih banyak ribuan jalan-jalan tikus yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, dari human trafficking hingga penyelundupan barang-barang ilegal.
“Tantangan yang lain di wilayah-wilayah ini, suplai logistik kepada masyarakat kita di daerah perbatasan karena akses sulit. Oleh karena itu mereka saudara-saudara kita ini menjadi tergantung dari suplai atau belanja di negara sebelah. Ini akan berpengaruh kepada masalah nasionalisme,” tegasnya.
Puspen Kemendagri
(Red)
