infobumi.com,Langgur– Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali melaksanakan kunjungan lapangan untuk menapaki infrastruktur jalan di perbatasan negara. Kali ini, tim dari Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Jeffry Apoly Rahawarin melaksanakan tracking jalan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Jeffry mengatakan tracking jalan dilakukan di empat Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Selatan Barat, dari 12 hingga 15 Juli 2022.
Ia mengungkapkan bahwa BNPP melalui Asisten Deputi Infrastruktur Fisik dan dua tim lapangan lainnya didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Maluku Tenggara menemukan kondisi eksisting infrastruktur jalan di empat Lokpri tersebut. Jeffry menuturkan untuk Kecamatan Kei Besar, terdapat jalan antardesa di Kampung Ohoiel yang terputus akibat abrasi pantai.
Sementara pada Kecamatan Kei Besar Utara Timur, BNPP mendapati ruas jalan provinsi lingkar pulau menuju ke kampung-kampung masih banyak yang berbatu dengan kondisi rusak berat. Di kecamatan ini juga terdapat 30 ruas jalan strategis desa yang masih berbentuk tanah dan sebagian sudah dibangun melalui dana aspirasi.
Selain jalan, bangunan jembatan juga menjadi fokus peninjauan BNPP. BNPP mencatat terdapat jembatan roboh di Kampung Reyamru yang merupakan akses dari Elat ke Holai. Jembatan roboh ini mengakibatkan terputusnya akses kendaraan roda empat, meski masih bisa dilalui kendaraan roda dua.
Masih di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, terdapat jembatan besi sepanjang 30 meter di Holai. Namun, akibat kemiringan struktur tanah yang berbukit membuat sulitnya akses menuju Kampung Ohiraut dan Kantor Kecamatan.
“Kami juga mencatat terdapat pembangunan jembatan di Kampung Holai, yang sudah ada badannya namun belum ada bentangan jembatan, dikarenakan kurangnya anggaran kementerian/lembaga yang mengakibatkan terhentinya pembangunan dengan panjang 50 meter,” ungkap Jeffry, Sabtu (16/7/2022).
Lebih lanjut Jeffry membeberkan temuan timnya di Kecamatan Kei Besar Selatan. Di tempat ini, tim menemukan jalan kabupaten dengan kondisi baik hingga rusak karena sedang dalam proses pengerjaan/perbaikan dengan jenis perkerasan lapis aspal. Jalan ini merupakan akses dari Kecamatan Kei Besar menuju Kecamatan Kei Besar Selatan.
Kemudian pada Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Jeffry menjelaskan bahwa daerah ini tidak memiliki jalan darat yang memadai. Masyarakat hanya dapat menggunakan jalan setapak yang berlumpur melalui hutan atau menggunakan moda trasportasi laut untuk menjangkau Kei Besar Selatan Barat.
Banyak kampung di sepanjang pantai bagian barat menggantungkan moda laut untuk mobilitas sehari-hari karena tidak ada jalan darat yang layak untuk dilewati. Meski demikian, di kecamatan ini juga terdapat jalan kabupaten dengan kondisi cukup baik, yakni beraspal meski beberapa titik jalan berlubang. Juga terdapat ruas jalan desa Ruas Weduarfer-Tapal Batas dan ruas jalan desa Kampung UAT-NGAN dengan kondisi cukup baik atau rusak ringan.
“Kami menilai sangat diperlukan percepatan pembangunan ruas jalan tembus dari Weduar ke Kilwat yang menghubungkan Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Selatan Barat,” tukas Jeffry.
Selain menilik kondisi eksisting infrastruktur jalan, BNPP juga menelusuri aliran listrik, jaringan komunikasi, dan ketersediaan Base Transceiver Station (BTS) di empat Kecamatan Lokpri.
BNPP mendapati pada umumnya kondisi listrik di empat Kecamatan Lokpri ini relatif baik dengan sumber PLN dan suryacell. Namun pada akses telekomunikasi jaringan 2G/3G/4G masih belum stabil dan terdapat beberapa titik blankspot/tidak ada sinyal. Sebanyak 15 Tower BTS telah terpasang pada seluruh Lokpri dan sudah diakses sebanyak 64 desa di wilayah Lokpri perbatasan.
Sebagai badan yang mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, BNPP akan menyampaikan hasil tracking jalan dan beberapa temuan lainnya kepada kementerian/lembaga mitra BNPP agar dapat segera ditindaklanjuti. Termasuk usulan pemerintah daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kei Besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(Red)
Puspen Kemendagri
Komentar