infobumi.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua terkait Pemberian Beasiswa Unggul Papua. Rapat ini diselenggarakan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Rakor dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Rakor tersebut bertujuan mencari solusi permasalahan Beasiswa Mahasiswa Papua (Siswa Unggul Papua)
Wamendagri menyampaikan, rapat tersebut merupakan agenda yang terakhir dalam mencari solusi terbaik mengenai persoalan beasiswa mahasiswa Papua. Setelah itu, sejumlah pihak terkait dapat menjalankan kesepakatan yang diputuskan dari hasil rapat.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri memaparkan laporan sejumlah hasil pemeriksaan mengenai keterlambatan pembayaran Program Beasiswa Unggul Papua Tahun 2022.
“Rakor ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari solusi berbagai permasalahan terkait dengan beasiswa mahasiswa Papua,” sambungnya.
Senada dengan Wamendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, pemerintah sangat serius mencari solusi dan melakukan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan beasiswa Papua.
“Sudah berkali-kali dilaksanakan rapat, dilakukan pertemuan, bahkan hampir setiap minggu dilaksanakan rapat,” tambah Fatoni.
Fatoni menguraikan, beberapa kali rapat yang telah digelar. Rapat dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hingga Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
Rapat juga digelar dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua, serta Pemerintah Provinsi di Daerah Otonom Baru (DOB), dan dengan penyelenggara beasiswa.
“Alhamdulillah, rapat hari ini tuntas. Sudah disepakati pembayaran beasiswa mahasiswa Papua dengan semua daerah yang ada di Papua, baik untuk tunggakan tahun 2022 maupun untuk tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya,” pungkas Fatoni.
Rapat koordinasi kali ini dihadiri Gubernur di Papua, seperti Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Selain itu, hadir pula Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Selatan, Pj. Sekda Papua Tengah, Pj. Sekda Papua Pegunungan, Pj Sekda Papua Barat Daya, dan Plh. Sekda Papua.
Rapat juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden. Sejumlah pejabat dari Kemendagri turut hadir antara lain pejabat dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda), Ditjen Bina Keuda, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), serta dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri.
Puspen Kemendagri
(Red)
Komentar