Mendagri Evaluasi Kinerja dan Serukan Upaya Konsisten Kendalikan Inflasi dan Persiapkan Pelantikan Kepala Daerah Sementara dan Pilkada Serentak 2024

infobumi.com, Jakarta- Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memimpin rapat dengan jajarannya usai libur Idul Fitri untuk mengevaluasi dan memperkuat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan pejabat terkait. Dalam arahannya, Mendagri mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan tugasnya selama triwulan I tahun 2023, seperti upaya pengendalian inflasi di daerah yang dinilai cukup terkendali dibandingkan negara lain. Mendagri menyatakan, belum lama ini pihaknya telah membahas pengendalian inflasi dengan Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemendagri dan meminta agar langkah pengendalian inflasi di daerah terus konsisten dilaksanakan.

Mendagri menunjuk Irjen sebagai leading sector pengendalian inflasi karena lebih terkait dengan persoalan pengendalian daerah. Komponen Kemendagri lainnya, seperti Ditjen Pengembangan Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Pembangunan Daerah (Bangda), dan Ditjen Pembangunan Pemerintahan Desa (Pemdes) juga harus berkontribusi dalam pengendalian inflasi di daerah.

Selain pengendalian inflasi, Mendagri juga menekankan pentingnya memperhatikan pengangkatan kepala daerah sementara (Pj.). Evaluasi kinerja kepala daerah sementara yang dilantik pada tahun 2022 sedang berlangsung. Mendagri juga menekankan pentingnya persiapan pengangkatan kepala daerah sementara pada 2023, baik yang sudah selesai masa jabatan satu tahun maupun yang baru dilantik.

Mendagri mengingatkan jajarannya bahwa masa jabatan kepala daerah sementara adalah satu tahun, yang bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau diganti dengan orang baru sesuai penilaian kinerjanya. Saat ini, Kemendagri sudah mulai memprofilkan calon yang diusulkan untuk pengangkatan kepala daerah sementara tahun 2023.

Di sisi lain, Mendagri menegaskan perlunya pejabat Kemendagri mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Termasuk mendukung penyelenggara pemilu dalam mensukseskan acara, seperti mendata penyelenggara pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan dari segi sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, terutama terkait pemutakhiran data pemilih.

Baca Juga:  Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menyalurkan bantuan OASE Kabinet Indonesia Maju Kepada Warga di Jakarta

Mendagri menyebutkan ada empat indikator yang mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu, yakni pemilu berjalan lancar sesuai aturan, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada konflik yang dapat merusak persatuan bangsa, terutama kekerasan, dan pemerintahan baik pusat maupun daerah tetap berjalan lancar. .

Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan jajarannya agar kegiatan rutin di pusat dan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama jelang Pilkada 2024, yang identik dengan dinamika politik yang dapat menghambat program pusat dan daerah. Ia menjelaskan, upaya dapat dilakukan dengan memberikan penilaian dan reward and punishment terhadap program-program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah dalam jangka waktu tertentu. Ia menekankan, semua daerah harus diperlakukan sama dan diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi keberhasilan negara.

(Red)

Komentar