Penajaman dan Sinergi Pelaksanaan Program Kegiatan Di Wilayah Papua dan Papua Barat

infobumi.com,Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan rapat Penajaman dan Sinergi Pelaksanaan Program Kegiatan di Wilayah Papua Dan Papua Barat. Hal itu dilakukan dalam rangka dialog dan sinergi program antar Kementerian/Lembaga terkait kegitan di Papua dan Papua Barat. Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung F Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10/2019)

“Saya yakin seluruh Kementerian/Lembaga bahkan komponen telah membuat kegiatan yang pasti positif, oleh karenanya forum ini sangat penting agar kita bersinergi dengan tepat sasaran, yang mana dulu yang harus disasar, bagaimana pergerakannya, intinya kita akan berdialog dan bersinergi,” kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri, Bahtiar.

Penajaman pelaksanaan program Pemerintah di Wilayah Papua dan Papua Barat tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi interaktif dan sinergi dengan Satuan Tugas Nemangkawi Papua dan Papua Barat yang dibentuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

Baca Juga:  Wakil Ketua MPR: Perbanyak Ibadah Dibutuhkan Dalam Upaya Menghadapi COVID-19

“Pada saat saya di Timika, kebetulan ketemu Satgas Nemangkawi, kebetulan satgas ini dibentuk Pak Tito Karnavian waktu beliau masih Kapolri, dibentuk dari unsur TNI dan Polri, kita kan bersinergi juga dengan Satgas Nemangkawi,” ujar Bahtiar.

Tak hanya dialog dan sinergi, dalam kesempatan tersebut Bahtiar juga mengungkapkan langkah Pemerintah dalam menangani persoalan di Papua dan Papua Barat, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 19 Agustus 2019 di Kemenkopolhukam yang menghasilkan pernyataan sikap.

Kedua, Kemendagri telah mengirim personil dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ke Provinsi Papua Barat dan Tim dari Ditjen Otda ke Provinsi Jawa Timur 19 Agustus 2019.

“Kita juga terus mendorong peran Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial agar bersinergi secara terpadu untuk melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di wilayah masing-masing serta memberdayakan dan mengoptimalkan forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, PPWK, FPK, FKUB, dan lain sebagainya” terangnya.

Baca Juga:  Bahas Optimalisasi Dana Desa, Mendagri Terima Audiensi Mendes PDTT

Ketiga, Ratas Forkopimda dengan para tokoh dan lembaga adat di daerah, khususnya di Teluk Bentuni, Papua Barat pada 19 Agustus 2019.

Keempat, rapat teknis antara Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut Ratas Tingkat Menteri pada 20 Agustus 2019 di Kemenkopolhukam.

Kelima, melakukan koordinasi dan cegah dini terhadap berkembangnya masalah tersebut dengan Pemda Jawa Timur serta unsur Forkopimda.

“Bahkan kita himbau terus agar kepala daerah untuk terus berkomunikasi dan melibatkan Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat setempat, termasuk melibatkan unsur perguruan tinggi,” jelasnya.

Keenam, melakukan koordinasi dengan Forkopimda Papua dan Papua Barat untuk menetralisir isu dan informasi yang bersifat provokatif dan hoax.

Ketujuh, penyampaian pernyataan dari Menkopolhukam, Mendagri dan pejabat Pemerintah Pusat di antaranya menghimbau seluruh kepala daerah untuk menahan diri tidak membuat pernyataan yang menimbulkan interpretasi dari warga Papua, dan menghimbau warga Papua untuk menahan diri.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Temui Pedagang di Pasar Alasa

“Ini kita himbau betul agar semua pejabat memberikan pernyataan yang menyejukkan, tidak memprovokasi dan memperkeruh suasana, ini juga diikuti oleh Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Papua, kita apresiasi itu,” kata Bahtiar.

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari unsur Kementerian/Lembaga, serta seluruh perwakilan komponen Kemendagri. Tak hanya itu, rapat tersebut dihadiri oleh Kasatgas Binmas Noken Polri, Opspus Nemangkawi Papua 2019, Kombes Pol. Eko Rudi Sudarto, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Hery Herriyawan, Kakorsis Sespimma Sespim Polri, Kombes Pol. Faizal Ramadhani, perwakilan dari Polda Papua I Gusti Gede Era Adhinata, serta sejumlah pejabat terkait.

 

Komentar