Rakornas II Digelar, Dukcapil Kemendagri Melompat Lebih Tinggi

infobumi.com,JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berubah, bertransformasi menuju digital. Bak pendekar pilih tanding Dukcapil melakukan gerak melompat terus mengejar kebaruan.

Tak cukup lagi sekadar berlari, tapi mesti meloncat dari batu lompatan satu ke tonggak lompatan lainnya, dengan tetap menjaga keamanan dan akurasi data kependudukan, sebagaimana ditekankan Bapak Mendagri Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD saat acara Penyerahan DIPA di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Kamis (14/11/2019) lalu.

Rakornas I di Makassar Februari lalu, Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh me-launching Dukcapil Go Digital. Program ini ditandai perubahan paradigma kerja manual ke digital. Dukcapil juga membangun aplikasi untuk tanda tangan (TTE) atau digital signature yang berlaku di seluruh Indonesia. Tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) otomatis berubah. Warga yang membutuhkan dokumen kependudukan bisa dilayani secara online.

Baca Juga:  Kemendagri Siapkan Sosialisasi Perubahan Mekanisme Pencairan Dana Desa di 33 Provinsi

Dengan menerapkan TTE, aparatur Dukcapil sudah bisa bekerja dari mana pun, tidak harus di kantor. Saat perjalanan dinas, pejabat berwenang bisa memaraf dokumen kependudukan atau menandatangani dokumen dengan tanda tangan terenkripsi berwujud barcode. Ini bisa dilakukan karena Dukcapil membangun standar yang sama.

Nah, pada Rakornas II yang digelar di Discovery Hotel, Jakarta, 25-27 Nopember 2019, Ditjen Dukcapil kembali melompat lebih jauh lagi dengan meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Inilah revolusi layanan Adminduk yang mentransformasikan semua pemikiran, perangkat, dan SDM ke dalam mesin yang mirip dengan ATM untuk mengambil uang cash. Warga yang ingin menggunakan ADM bisa datang ke Dinas Dukcapil terdekat tak ubahnya datang ke bank untuk mendapatkan PIN dan password. Setelah mendapatkan PIN dia bisa mencetak dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan bisa menggunakan mesin ADM selama dua tahun dengan PIN itu.

Baca Juga:  Kemendagri Imbau Tiap Daerah Miliki Budaya Inovatif

“Kalau dia mau cetak kartu keluarga, KK, ajukan permohonan cetak KK. Nanti petugas Dukcapil akan mengirim notifikasi lewat SMS: ‘Ini nomor Anda untuk mencetak KK’. Proses sederhananya seperti itu. ADM ini juga bisa melayani penduduk di luar domisili, misalnya kalau KTP-el hilang di jalan bisa mendatangi ADM utk mencetak KTP-el. Di Rakornas Dukcapil II tanggal 25-27 Nopember 2019 di Jakarta akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan ADM itu,” kata Zudan.

Dengan semua lompatan terukur dan terencana, Zudan sebetulnya menginginkan lahirnya branding baru Dukcapil. “Dukcapil yang dulu dianggap lamban, berbelit-belit, terlalu prosedural, kita ubah brandingnya menjadi Dukcapil yang cepat, lincah, Dukcapil yang trengginas, Dukcapil yang responsif,” ujarnya.

Rakornas ke-2 tahun ini menurut Prof Zudan, menjadi momentum lompatan luar biasa bagi Dukcapil. Sebab dalam rakornas kali ini bakal ada penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Penduduk 2020 (SP2020) akan menggunakan semua data kependudukan Dukcapil untuk untuk seluruh proses pelaksanaannya di seluruh Indonesia.

Baca Juga:  Kemendagri Up Date Perkembangan Data Perkada terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Kerja sama ini diyakini sebagai simbiose mutualistis alias saling menguntungkan kedua pihak. Sebab hasil SP2020 akan menambah big data kependudukan Dukcapil menjadi lebih tepat dan akurat. Dirjen Zudan Arif Fakrulloh pun memerintahkan jajarannya di seluruh Indonesia agar membantu memberikan semua data yang diperlukan petugas sensus dari BPS.

Rakornas yang akan dibuka oleh Mendagri Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD. ini diikuti sekitar 2.000 peserta terdiri para pejabat pada dinas/organisasi perangkat daerah yang menangani pelayanan Adminduk di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu juga dihadiri semua pejabat puncak BPS dari seluruh Indonesia. (M.S)

 

Komentar