Wilayah Perbatasan di NTT Harus Jadi Pusat Perekonomian

INFOBUMI.com,Atambua– Dalam kunjungan kerjanya perbatasan negara di Atambua mendampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang bertekad menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara. Wilayah perbatasan harus jadi pusat perekonomian. Karena itu, pembangunan di tapal batas negara jadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Menurut Mendagri, ia senang bisa berkunjung ke Atambua. Baginya, Atambua adalah kota yang tenang kota dan indah. Begitu juga dengan Kabupaten Belu, warganya begitu bersahabat, sesuai dengan arti dari kata Belu itu sendiri,” kata Mendagri dalam pertemuan di kantor Bupati Belu yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD,
Wakil Gubernur NTT, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Belu dan Bupati Malaka dan Bupati, Timur Tengah Utara.

Mendagri mengatakan, kunjungan ke perbatasan Motaain untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di tapal batas negara. Khususnya di NTT. Pemerintah, berkomitmen untuk memajukan wilayah perbatasan agar jadi beranda negara yang punya daya tarik. Misalnya, komitmen itu dikonkretkan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terpadu yang akan terus ditambah. Contohnya, tiga PLBN yang menjadi prioritas dan mesti dikerjakan dulu karena akan menjadi model untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi dan industri.

” PLBN itu, yaitu di Aruk, Kabupaten Sambas Kalbar, kemudian Skouw di Kota Jayapura di Papua, dan Motaain di Kabupaten Belu. Mudah-mudahan Tuhan bisa memudahkan jalan kita, memberkati kita, zehingga keinginan Bapak Presiden ini bisa terlaksana, ” katanya.

Presiden Jokowi, menurut Mendagri, berkeinginan menjadikan wilayah tapal batas negara menjadi kawasan industri. Khusus di Belu, menjadi sentra ekonomi nomor dua setelah Kupang. ” Kira-kira begitulah, keinginan beliau (Presiden Jokowi),” ujarnya. (Red)

Baca Juga:  Mendagri Terima Kunjungan Gubernur Kaltara, Bahas Status Ibukota Provinsi Kaltara

Puspen Kemendagri

Komentar