Kemendagri Up Date Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,162 T (99,25%), Bawaslu 3,430 T (98,93%), dan PAM 967,605 Miliar (63,70%)

infobumi.com,Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis hingga saat ini pertanggal 21 September 2020 Pukul 17.30 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut: KPU, yaitu sebesar Rp. 10,162,779,239,679,- Triliun atau 99,25%, Bawaslu Rp. 3,430,074,343,710,- Triliun atau 98,93%, Pengamanan Rp. 967,605,847,885,- Miliar atau 63,70%. Hal tersebut, ia sampaikan, Senin (21/9/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 259 Pemda (didalamnya ada Prov Kalteng, Prov Kaltara, Prov Kalsel, Prov Sumbar, Prov Kepri, Prov Jambi, Prov Bengkulu, Prov Sulawesi Tengah dan Prov Sulawesi Utara) telah 100% transfer ke KPU.

“ Terdapat 11 Pemda kabupaten/kota yang transfernya dibawah 100% ((didalamnya terdapat 3 Pemda kabupaten/kota yang transfernya masih dibawah 70% yaitu: Kota Bandar Lampung (66,67%) Kab. Boven Digoel (64,90%) dan Kab. Keerom (45,00%)),” ungkap Ardian.

Baca Juga:  Bertemu Pimpinan Partai Koalisi, Presiden Beberkan Angka-Angka Penanganan Covid-19

Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan data sampai saat ini terdapat 258 Pemda (didalamnya ada Prov Kalteng, Prov Kaltara, Prov Kalsel, Prov Sumbar, Prov Kepri, Prov Jambi, Prov Bengkulu, Prov Sulawesi Tengah, dan Prov Sulawesi Utara) telah 100% transfer ke Bawaslu.

“ Terdapat 12 Pemda kabupaten/kota yang transfernya dibawah 100% ((didalamnya terdapat 3 Pemda kabupaten/kota yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16%), Kab. Keerom (63,16%) Kab. Waropen (57,33%)),” urai Ardian.

Secara keseluruhan, Ardian mengungkapkan rincian Pemda yang realisasinya belum mencapai 100% meliputi: Prov. Lampung: Kab. Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67% / Bawaslu: 63,16%); Prov. Kalimantan Timur: Kab. Paser (KPU: 93,73%); Prov. Sulawesi Selatan: Kab.Luwu Utara ( Bawaslu: 76,02%); Prov. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara ( Bawaslu: 79,08%); Prov NTT: Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 91,58%); Prov. Papua: Kab.Yalimo (KPU: 99,73%), Kab. Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%); Kab. Waropen (KPU: 75,00% / Bawaslu: 57,33%), Kab. Supiori ( Bawaslu: 87,50%), Kab. Boven Digoel (KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%); Prov.Papua Barat: Kab. Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kab. Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

Baca Juga:  Bentuk 5 Satgas Untuk Supervisi Daerah,Dirjen Tegur 10 Disdukcapil Yang Menambah Syarat Urus Dokumen

Penganggaran untuk pengamanan sampai saat ini 114 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak PAM.

Sehingga data terakhir yang dirilis Hari Senin 21 September 2020 pukul 17.30 WIB secara keseluruhan, baik KPU, Bawaslu dan Pengamanan, anggaran keseluruhannya sebesar Rp. 15,225,677,101,919,- Triliun realisasi sebesar Rp. 14,560,459,431,274,- Triliun atau 95.63% dan masih menyisakan anggaran yang belum ditransfer sebesar 665,217,670,645,- Miliar atau 4.37%. (Red)

Puspen Kemendagri

Komentar