infobumi.com, Jakarta, Senin (19/6/2023) – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Pemeriksaan yang berlangsung selama 3,5 jam tersebut dilakukan di gedung lama atau ACLC KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.
Dalam konferensi pers usai pemeriksaan, Mentan Syahrul menyampaikan bahwa ia menjalani pemeriksaan KPK dengan sikap profesional dan kooperatif. “Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara, kelompok kerja, dan penas,” ungkapnya kepada awak media.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Syahrul pada hari Jumat (16/6/2023), namun karena ada urusan negara, Mentan telah mengajukan permohonan penundaan pemanggilan tersebut. Ia menjelaskan, “Yang terakhir saya harus ke India dalam forum G20, dan banyak pertemuan yang harus saya lakukan atas nama negara.”
Meski meminta penundaan pemanggilan, Syahrul menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan KPK setelah menyelesaikan tugas negara di India. “Tetapi, walaupun permintaan saya sampai tanggal 27 (Juni 2023), karena berbagai kegiatan yang di Kores Selatan sudah bisa kita selesaikan di G20 India itu, hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik,” tambahnya.
Syahrul juga menegaskan bahwa ia siap hadir kapan pun dipanggil oleh penyidik KPK. “Dan Alhamdulillah panggilan ini sudah jalan, dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih, dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” ujarnya dengan tegas.
Menanggapi pertanyaan mengenai apa yang didalami oleh penyidik KPK, Syahrul menyebut bahwa ia telah memberikan jawaban sesuai dengan yang ia bisa jawab. “Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang bisa saya jawab,” jelasnya.
Syahrul juga mengajak awak media untuk mengkonfirmasi langsung kepada KPK terkait pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. “Saya sudah jawab di atas (terkait dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Kementan). (Jawabannya) Gak ada, saya sudah jawab. Tanya KPK, tanya KPK, saya sudah hadir tadi,” tandasnya.
Meskipun demikian, Syahrul tidak akan menghindar jika KPK memanggilnya kembali untuk pemeriksaan selanjutnya. Ya tentu saja bisa hadir (apabila dipanggil kembali). Mentan Syahrul Yasin Limpo menegaskan kesiapannya untuk menghadiri panggilan KPK yang akan datang.
KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan tersebut. Namun, pemeriksaan terhadap Syahrul Yasin Limpo merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi di sektor pertanian. Kementerian Pertanian sendiri merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pengembangan sektor pertanian di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah gencar melakukan pemberantasan korupsi di sektor publik. Banyak pejabat tinggi negara dan kepala daerah yang menjadi sasaran pemeriksaan dan penuntutan terkait kasus korupsi. Langkah ini merupakan upaya serius dalam memerangi korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Kasus korupsi di sektor pertanian menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya sektor ini dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mencapai ketahanan pangan nasional. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di sektor pertanian dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dan berdampak negatif pada kehidupan petani dan masyarakat di pedesaan.
Dalam konteks ini, KPK terus bekerja keras untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik, termasuk di Kementerian Pertanian. Kehadiran Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam pemeriksaan KPK menjadi langkah penting dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
Publik menaruh harapan besar pada KPK untuk dapat memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik bebas dari korupsi. Keterlibatan Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam pemeriksaan ini menunjukkan komitmen pribadi untuk bersikap transparan dan kooperatif dalam proses hukum.
Kami akan terus mengupdate perkembangan kasus ini dan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan yang terjadi.
(Red)
Komentar