infobumi.com, Karanganyar, Selasa (20/6/2023) – Kekecewaan melanda Sukasno (69), warga Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pembelian sapi miliknya. Pembatalan tersebut disampaikan secara mendadak dan melalui pemberitahuan lisan karena bobot sapi Sukasno tidak mencapai 1 ton, melainkan hanya 810 kilogram.
Sukasno, yang merasa terkejut dengan kabar pembatalan tersebut, mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada TribunSolo.com. “Saya mendapatkan kabar mendadak, Presiden RI batal beli sapi saya,” ujarnya. Sukasno juga menyatakan bahwa hingga saat ini dia belum menerima surat pembatalan resmi meskipun sudah mempertanyakan hal ini kepada jajaran kepresidenan.
Pembatalan ini mengecewakan Sukasno karena sebelumnya sapi miliknya telah dikatakan memenuhi kriteria. “Saya juga tanyakan ke mereka itu kenapa, sapi saya kan termasuk kriteria, kenapa kok dibatalkan? Sampai sekarang kok surat pembatalan tidak ada, saya kecewa,” ungkapnya. Rasa kekecewaan Sukasno semakin meningkat mengingat pembatalan ini terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha 2023. Menurutnya, seharusnya pembatalan dilakukan jauh-jauh hari, seperti yang pernah dialaminya pada tahun sebelumnya.
“Sapi saya katanya tidak masuk kriteria, padahal saya baca di rekomendasi itu sapi saya termasuk kriteria yang pertama, yang 8 kuintal sampai 1 ton,” tambah Sukasno dengan nada kecewa. Ia juga merasa sedih karena pembatalan ini terjadi hanya beberapa hari menjelang waktu penyembelihan hewan kurban. Sebelumnya, Sukasno merasa bahwa masih ada waktu yang cukup karena pemberitahuan pembatalan biasanya diberikan beberapa bulan sebelumnya.
Keputusan Presiden Jokowi ini menimbulkan perasaan kekecewaan di kalangan masyarakat setempat. Warga lain di Karanganyar juga menyayangkan pembatalan ini yang terjadi secara mendadak. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam hal pembelian hewan kurban agar tidak mengecewakan masyarakat yang sudah menyiapkan hewan kurban dengan harapan dan upaya yang besar.
Dengan adanya pembatalan ini, Sukasno dan warga lainnya berharap agar pemerintah memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pembatalan serta memperhatikan pengaturan waktu agar tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidakpastian di masa yang akan datang.
(Red)
Komentar